jurnalzone.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Predikat WTP yang ke 7 kali berturut-turut itu diterima langsung oleh Bupati Hamsuardi didampingi Ketua DPRD Pasbar di Ruang Rapat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kamis (25/5).
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Pasbar Erianto menyebutkan DPRD sebagai mitra Pemda dan sebagai pengawas akan senantiasa menjadikan evaluasi dari BPK Perwakilan Sumbar sebagai catatan untuk menjadikan Pasbar lebih baik kedepannya.
“Masih banyak kekurangan di Pasbar, bersama OPD Pemerintah daerah, DPRD akan mengkomunikasikan segala kekurangan yang ada di Pasbar terutama dalam pelaksanaan keuangan negara yang dimonitor oleh BPK,” jelasnya.
Sementara Bupati Hamsuardi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih, atas pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan oleh tim BPK RI Perwakilan Sumbar di Pasbar. Sehingga untuk kali ke tujuhnya, Pasbar meraih predikat WTP berturut-turut. Ia berharap pencapaian tersebut dapat dipertahankan serta ditingkatkan.
Disamping itu, Arif Agus kepala Perwakilan BPK Sumbar mengatakan tujuan pemeriksaan terhadap laporan keuangan memuat hal yang perlu ditindaklanjuti. Ia berharap proses percepatan tindak lanjut itu nantinya mencapai target hingga laporan keuangan Pasbar semakin baik kedepannya.(Yunita)
jurnalzone.id Pasbar – Gugusdepan (Gudep) Teritorial Adat dan Budaya Kerajaan Daulat yang Dipertuan Parit Batu Pucuak Adat Pasaman menggelar upacara Giat Prestasi
jurnalzone.id , Pasbar – Dalam memperingati Sejarah Perjuangan Bangsa, Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum historis yang penting dan menjadi bagian yang tidak
jurnalzone.id , Pasbar- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan ribuan santri Pasbar mengikuti upacara peringatan
jurnalzone.id , Pasaman Barat – Tanggapi aspirasi masyarakat Sikabau terkait konflik lahan plasma, DPRD Kabupaten Pasaman Barat panggil dan lakukan hearing bersama dengan
Komentar