Presiden Donald Trump meluncurkan inisiatif besar untuk mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam birokrasi Amerika Serikat. Melalui General Services Administration (GSA), pemerintahan Trump menggandeng OpenAI dan Anthropic untuk menyediakan model AI seperti ChatGPT dan Claude ke seluruh lembaga federal dengan biaya simbolis satu dolar per pegawai pada tahun pertama. Langkah ini diklaim bertujuan meningkatkan efisiensi, namun menuai kritik terkait transparansi, keamanan, dan dampaknya terhadap demokrasi.
Program AI Action Plan
Dilansir dari sejumlah sumber, bulan lalu Trump mengumumkan “AI Action Plan” yang menargetkan “kemenangan dalam persaingan AI.” Rencana tersebut menjanjikan penghapusan regulasi federal yang dianggap menghambat pengembangan AI serta membuka konsultasi dengan sektor swasta. OpenAI bekerja sama dengan mitra Slalom dan Boston Consulting Group untuk pelatihan dan penerapan sistem yang disebut aman dan bertanggung jawab.
Trump sebelumnya juga menggagas proyek senilai USD 500 miliar bernama “Stargate” bersama OpenAI, Oracle, dan Softbank untuk membangun 20 pusat data AI berskala besar. Meski demikian, detail keuntungan proyek bagi publik dan mekanisme pengawasannya belum jelas.
CEO OpenAI Sam Altman menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga nilai demokrasi dalam pengembangan teknologinya. “Sam Altman sort of planted a flag on democratic AI versus autocratic AI,” kata juru bicara OpenAI kepada Fox News Digital. Dari pernyataan itu ditegaskan bahwa Altman ingin membedakan penggunaan AI untuk mendukung sistem demokratis, bukan otoriter.
Kekhawatiran atas Transparansi
Sejumlah pakar hukum menilai kerja sama ini berpotensi melanggar prosedur pengadaan standar. Saat ini, belum ada perusahaan AI yang mendapat persetujuan resmi melalui Federal Risk And Authorization Management Program (FedRAMP) yang menjamin keamanan data federal. GSA disebut tengah menyiapkan izin khusus bagi penggunaan AI generatif, namun hal ini dinilai berisiko terhadap keamanan nasional dan perlindungan data pribadi.
Dari sisi etika, penelitian terbaru mengingatkan bahwa AI dalam pemerintahan bisa memicu penyalahgunaan seperti pengawasan massal, disinformasi, diskriminasi sistematis, dan lemahnya akuntabilitas. “Meskipun banyak studi membahas implikasi etis AI, hanya sedikit yang mendalami dampaknya terhadap demokrasi,” tulis sebuah kajian akademik.
Respons dan Strategi Partai Demokrat
Menanggapi dominasi AI oleh Trump, kubu Demokrat mulai merancang strategi serupa. Komite Aksi Politik Demokrat Nasional meluncurkan kursus online “AI For Progressive Campaigns” untuk membantu kandidat memanfaatkan AI dalam menyusun pesan kampanye, materi media sosial, hingga riset politik.
CEO organisasi tersebut, Kelly Dietrich, menyatakan, “thousands of Democratic campaigns can now leverage AI to compete at any scale.” Dari pernyataan itu dijelaskan bahwa ribuan kampanye Demokrat kini dapat bersaing di berbagai tingkatan dengan memanfaatkan teknologi AI.
Meski begitu, pengamat menilai upaya Demokrat masih terbatas. AI dinilai memiliki potensi lebih besar, mulai dari pendidikan publik tentang demokrasi, deteksi manipulasi media, hingga penciptaan ruang deliberasi publik untuk memperkuat kepercayaan warga terhadap lembaga demokratis.
Baca berita terkait perkembangan teknologi politik terkini hanya di Jurnalzone.id dengan topik politik global dan demokrasi digital.
