Jurnalzone.id – CEO OpenAI, Sam Altman, memberikan peringatan keras terkait risiko berbagi data pribadi secara berlebihan dengan sistem kecerdasan buatan (AI). Peringatan ini muncul di tengah tren pengguna muda yang menjadikan chatbot AI sebagai tempat mencari nasihat hukum, hubungan, hingga kehidupan. Altman menegaskan bahwa saat ini belum ada kerangka kerja yang melindungi privasi pengguna AI, tidak seperti kerahasiaan yang dijamin saat berkonsultasi dengan profesional manusia.
Ketiadaan Privilese Hukum pada AI
Dalam sebuah siniar (podcast) bersama Theo Von, Sam Altman menyoroti perbedaan fundamental antara berinteraksi dengan AI dan manusia profesional.
Dilansir dari livemint.com, Altman menjelaskan bahwa percakapan dengan pengacara atau terapis dilindungi oleh privilese hukum, yang berarti mereka tidak dapat dipaksa untuk mengungkapkan detail percakapan. Namun, perlindungan yang sama tidak berlaku untuk sistem AI seperti ChatGPT atau Gemini.
“Orang-orang membicarakan hal paling personal dalam hidup mereka kepada ChatGPT. Kaum muda, khususnya, menggunakannya sebagai terapis atau pelatih kehidupan untuk masalah hubungan dan lainnya. Padahal, saat ini jika Anda berbicara dengan terapis atau pengacara tentang masalah tersebut, ada privilese hukum yang melindunginya,” ujar Altman.
Ia kemudian memaparkan celah hukum yang berbahaya dari interaksi dengan AI.
“Dan kami belum menemukan solusi untuk itu saat Anda berbicara dengan ChatGPT. Jadi, jika Anda berbicara dengan ChatGPT tentang hal-hal paling sensitif Anda dan kemudian ada gugatan hukum atau semacamnya, kami bisa diharuskan untuk menyerahkan data percakapan itu. Dan menurut saya itu sangat tidak beres. Saya pikir kita harus memiliki konsep privasi yang sama untuk percakapan Anda dengan AI seperti yang kita miliki dengan terapis atau profesi lainnya,” tegasnya.
Mendesak Adanya Kerangka Hukum
Menanggapi situasi yang ia sebut “sangat tidak beres” (screwed up) tersebut, Altman menyatakan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan kerangka kebijakan atau hukum baru.
Ia mengaku telah membicarakan isu ini dengan para pembuat kebijakan dan menemukan adanya konsensus untuk segera memberlakukan perlindungan hukum tersebut.
“Saya pikir kita perlu mengatasi poin ini dengan segera. Dan Anda tahu, para pembuat kebijakan yang telah saya ajak bicara tentang hal ini secara luas setuju, hanya saja ini adalah hal baru dan sekarang kita harus melakukannya dengan cepat,” tutupnya.