Jurnalzone.id – Periset dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rendy Pahrun Wadipalapa, menyoroti adanya tren resentralisasi atau penarikan kembali kewenangan ke pemerintah pusat yang mengancam pelemahan demokrasi lokal di Indonesia dan negara-negara Global Selatan lainnya. Menurutnya, setelah 25 tahun desentralisasi berjalan, pemerintah daerah justru semakin kehilangan daya tawar. Hal ini disampaikannya dalam Simposium Internasional “Exploring the Global South” di Kampus BRIN, Jakarta, pada Jumat (8/8).
Sentralisme Regulatif dan Klientelisme Terpusat
Rendy menjelaskan bahwa permasalahan ketimpangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali luput dari pembahasan dalam diskursus kerja sama negara-negara berkembang. Ia mengidentifikasi fenomena ini sebagai bentuk “sentralisme regulatif dan klientelisme terpusat” yang berpotensi memperburuk kondisi demokrasi di tingkat lokal.
“Sudah 25 tahun sejak desentralisasi dimulai, tapi kini kita melihat tren yang mengkhawatirkan. Pemerintah pusat semakin dominan, sementara pemerintah daerah makin kehilangan daya tawar,” ujar Rendy.
Dari pernyataan itu, ditegaskan bahwa tren ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga teramati di negara lain seperti Thailand dan Filipina. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurutnya, program tersebut belum melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam perencanaannya. “Ini contoh bagaimana resentralisasi bisa memperlemah partisipasi lokal dan memperburuk represi demokrasi,” tambahnya.
Sebagai respons, Rendy dan timnya sedang mengembangkan sebuah kerangka kerja baru untuk menyeimbangkan relasi kuasa pusat-daerah, yang akan didukung oleh studi komparatif lintas negara.
Tantangan Konseptual Global Selatan
Simposium tersebut juga menghadirkan sejumlah pakar internasional yang membahas dinamika Global Selatan dari berbagai perspektif. Sadia Rahman dari Universiti Malaya, dalam paparannya, mengkritik pandangan yang sering kali menyamaratakan negara-negara Global Selatan seolah-olah merupakan satu blok yang sama (monolitik).
“Tatanan dunia yang dibentuk oleh Global North tidak bisa terus dianggap alami. Kita perlu menantang narasi tunggal tentang demokrasi liberal sebagai norma universal,” tegas Sadia. Ia menambahkan bahwa munculnya alternatif seperti BRICS bukan hanya soal geopolitik, tetapi merupakan bentuk “resistensi epistemik” terhadap sistem pengetahuan yang dominan.
Sementara itu, Omar Neim Kucuk dari Middle East Technical University (METU) mendorong agar studi geoekonomi tidak lagi didominasi oleh narasi negara adidaya. Ia menekankan bahwa negara-negara kekuatan menengah (middle powers) dari Selatan, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, juga memiliki strategi ekonomi-politik yang signifikan di tingkat regional.
“Kita perlu melampaui narasi bahwa hanya AS, UE, atau Cina yang bisa menyusun strategi besar. Dunia multipolar butuh teori yang multiperspektif,” jelas Omar.
