JURNALZONE.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis dengan menarik kembali dana pemerintah sebesar Rp75 triliun yang selama ini ditempatkan di sektor perbankan. Dana yang dikategorikan sebagai dana menganggur (idle) tersebut ditarik guna mendanai kebutuhan belanja rutin kementerian dan lembaga negara yang mendesak.
Dalam keterangannya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, pada Jumat (2/1), Purbaya memastikan bahwa kebijakan ini dilakukan secara terukur. Ia menekankan bahwa penarikan dana ini bukan untuk ditahan, melainkan untuk segera disalurkan kembali ke dalam sistem perekonomian melalui mekanisme belanja negara.
Mekanisme Aliran Dana
Purbaya menjamin bahwa manuver fiskal ini tidak akan menyebabkan guncangan likuiditas atau penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, belanja pemerintah ini diharapkan mampu memicu efek pengganda (multiplier effect) yang positif bagi aktivitas ekonomi di pusat maupun daerah.
“Dana ini digunakan untuk belanja rutin kementerian dan lembaga. Jadi memang ditarik dari perbankan, tetapi langsung dibelanjakan kembali sehingga kembali masuk ke sistem ekonomi,” jelas Purbaya.
Dari pernyataan itu, ditegaskan bahwa dana tersebut hanya berpindah saku sementara sebelum akhirnya kembali membanjiri pasar. Proses ini dianggap vital untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap stabil.
Posisi Likuiditas Pemerintah
Meskipun terjadi penarikan dalam jumlah besar, likuiditas pemerintah di perbankan dinilai masih sangat memadai. Dari total penempatan dana sebesar Rp276 triliun, tercatat sekitar Rp200 triliun masih tersimpan aman di sistem perbankan nasional.
“Artinya, dana tersebut bukan ditarik lalu hilang, tetapi justru kembali ke masyarakat dalam bentuk belanja pemerintah,” tambahnya.
Dilansir dari data Kementerian Keuangan, penempatan dana awal di bank umum dilakukan dengan skema bunga rendah. Tujuannya adalah untuk menekan biaya dana (cost of fund) perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit, tanpa digunakan untuk pembelian surat utang negara.