JURNALZONE.ID – Pemerintah tengah mencari skema pembiayaan alternatif untuk utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, merespons penolakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggunakan dana negara dalam menanggung utang tersebut.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah mendiskusikan berbagai langkah untuk menemukan solusi pembiayaan. Pernyataan ini ia sampaikan setelah menghadiri sebuah rapat terbatas di Jakarta pada Minggu (12/10/2025) malam.
Di sisi lain, Menkeu Purbaya pada Jumat (10/10/2025), secara tegas menyatakan bahwa holding BUMN yang menaungi proyek tersebut seharusnya mampu mengelola utangnya secara mandiri.
Sikap Tegas Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak wacana penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Menurutnya, Danantara selaku holding BUMN memiliki kemampuan finansial yang kuat dan mandiri.
“Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya dalam diskusi daring dengan media.
Dari pernyataan tersebut, ditegaskan bahwa Purbaya memandang sumber pendapatan internal holding BUMN lebih dari cukup untuk mengelola kewajiban finansialnya, termasuk utang proyek strategis.
Ia menambahkan, “Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi.”
Pernyataan ini menggarisbawahi prinsip kehati-hatian dalam penggunaan APBN dan mendorong kemandirian finansial BUMN. Meskipun demikian, Purbaya mengakui bahwa hingga saat ini dirinya belum dihubungi secara langsung oleh manajemen Danantara untuk membahas masalah utang tersebut.
Respons Istana dan Visi Pengembangan
Menanggapi sikap Menkeu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah memang telah diinstruksikan untuk mencari skema alternatif. Menurutnya, hal ini dilakukan agar beban keuangan proyek tidak langsung jatuh ke pundak APBN.
“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” tegas Prasetyo dilansir dari CNBC Indonesia.
Prasetyo juga menyinggung visi jangka panjang pemerintah terhadap proyek kereta cepat. Melihat perkembangan jumlah penumpang yang signifikan, pemerintah justru berharap proyek ini dapat diperluas.
“Justru kita ingin itu berkembang, tidak hanya Jakarta-Bandung, kita juga berpikir mungkin Jakarta ke Surabaya,” pungkasnya.
