Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu (10/9/2025), menyusul gelombang protes massal yang berubah menjadi kerusuhan paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir. Aksi unjuk rasa di Nepal yang melumpuhkan ibu kota Kathmandu ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 22 warga sipil dan melukai hampir 200 lainnya.
Dilansir dari bbc.com, Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa Oli mundur untuk membuka jalan bagi ditemukannya solusi konstitusional di tengah tekanan publik yang semakin tak terbendung.
Kerusuhan ini awalnya dipicu oleh keputusan pemerintah memblokir sejumlah platform media sosial, namun dengan cepat meluas menjadi gerakan perlawanan terhadap korupsi dan pembatasan kebebasan berpendapat yang dimotori oleh kaum muda atau Gen Z.
Kerusuhan mulai pecah pada Senin (8/9), ketika ribuan demonstran terlibat bentrok dengan aparat keamanan saat mencoba menerobos gedung parlemen. Menteri Komunikasi Nepal, Prithvi Subba, mengatakan bahwa polisi terpaksa menggunakan kekerasan, termasuk gas air mata dan peluru tajam, untuk membubarkan massa. Situasi memburuk keesokan harinya, Selasa (9/9), saat massa membakar gedung parlemen serta menyasar properti milik politisi lain.
Panglima Angkatan Darat Nepal, Jenderal Ashok Raj Sigdel, menuduh adanya penjarahan properti publik, namun ia juga menyerukan dialog untuk meredakan situasi. “Semua lembaga keamanan berkomitmen mengendalikan situasi,” ujarnya.
Akar kemarahan publik jauh lebih dalam dari sekadar pemblokiran media sosial. Tuduhan korupsi dan nepotisme yang merajalela menjadi bahan bakar utama protes, yang ditandai dengan viralnya tagar #NepoBaby dan #NepoKids di media sosial.
“Para pemimpin hanya menjanjikan satu hal selama pemilu, tetapi tidak pernah menepatinya. Mereka adalah penyebab dari begitu banyak masalah,” kata Binu KC, seorang mahasiswa berusia 19 tahun.
Baca juga: Rajyalaxmi Chitrakar, Istri Mantan PM Nepal Tewas Terbakar
