Sebuah petisi online di platform Change.org yang menuntut pembatalan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 telah mendapatkan dukungan luas. Pantauan hingga Selasa (28/10/2025), petisi berjudul “Batalkan pelaksanaan TKA 2025” tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 176.291 orang.
Petisi ini, yang diinisiasi oleh seorang pengguna bernama “siswa agit,” menyoroti keprihatinan mendalam siswa angkatan 2025 terhadap sistem asesmen baru yang dinilai mendadak dan memberatkan masa depan pendidikan mereka.
Persiapan Dinilai Terlalu Singkat
Inisiator petisi menjabarkan sejumlah alasan utama tuntutan pembatalan. Masalah utamanya adalah pengesahan TKA 2025 yang dianggap tiba-tiba tanpa pemberitahuan memadai bagi siswa SMA. Dilansir dari petisi tersebut, TKA untuk jenjang SMA pertama kali diresmikan pada 8 Juni 2025.
Masalah diperparah dengan penetapan kisi-kisi yang terlambat. Dokumen “Salinan Perkaban Nomor 45 Tahun 2025 tentang Kerangka Asesmen TKA” baru ditetapkan pada 14 Juli 2025.
“Dari 14 Juli hingga 3 November, para guru dan murid hanya memiliki waktu tersisa 112 hari alias sekitar 3,5 bulan,” tulis “siswa agit” dalam petisi tersebut.
Menurutnya, waktu persiapan ini sangat singkat, apalagi jadwal siswa kelas 12 sudah padat. Situasi ini diperburuk dengan Simulasi TKA Online resmi dari Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen yang baru dimulai pada 6 Oktober 2025. Akibatnya, soal-soal prediksi yang telah disusun guru bimbingan belajar (bimbel) sejak Juli menjadi tidak akurat dan harus dirancang ulang.
Ketidaksesuaian dengan Kurikulum Merdeka
Petisi tersebut juga mengkritik ketidaksesuaian antara TKA yang terstandar dengan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. Kurikulum Merdeka dinilai membuat materi pembelajaran yang diterima siswa di berbagai sekolah menjadi tidak merata.
“Kurikulum ini dan TKA sungguh bukan kombinasi yang baik,” ungkap inisiator petisi.
Lebih lanjut dijelaskan, beberapa siswa merasa guru memanfaatkan kebebasan mengajar dalam Kurikulum Merdeka sebagai alasan untuk tidak mengajar optimal, melainkan hanya mengandalkan presentasi siswa.
Beban Ganda dan Aspek Keadilan
Selain masalah waktu dan kurikulum, keluhan lain yang disorot adalah cakupan materi TKA yang terlampau luas sehingga sulit diprediksi. Di sisi lain, banyak sekolah dituding tidak memberikan dukungan dan masih membebani siswa kelas 12 dengan ujian praktik yang berlebihan.
Petisi ini juga menyoroti aspek ketidakadilan bagi siswa yang tidak mampu mengikuti bimbingan belajar berbayar.
“Bayangkan, betapa sulitnya bagi beberapa dari kami yang tidak mampu membayar guru bimbel,” jelas “siswa agit”.
Oleh karena itu, petisi tersebut meminta pemerintah dan pihak terkait, khususnya Kemendikdasmen, untuk meninjau kembali keputusan ini dan mempertimbangkan penundaan atau pembatalan TKA 2025.
