JURNALZONE.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru-baru ini menggelar sosialisasi daring untuk menjelaskan secara rinci mekanisme pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kegiatan penting ini bertujuan untuk menata kembali status ribuan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Sosialisasi yang dilaksanakan pada 30 Desember 2025, pukul 23:54 WIB ini, menjadi sorotan utama dalam agenda pemerintah untuk memastikan kelancaran pelayanan publik tetap optimal. Skema PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ASN di tengah keterbatasan anggaran belanja pegawai, sekaligus memberikan kepastian status bagi para pekerja non-ASN.
Apa Itu PPPK Paruh Waktu?
PPPK Paruh Waktu adalah kategori pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan durasi waktu kerja yang fleksibel atau tidak penuh. Mereka akan menerima upah atau gaji yang disesuaikan dengan beban kerja serta ketersediaan anggaran pada instansi pemerintah tempat mereka bertugas.
Model ini dirancang untuk menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia. Selain itu, skema ini juga diharapkan dapat menjaga efisiensi anggaran negara tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Tujuan dan Fleksibilitas Skema PPPK Paruh Waktu
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menegaskan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu secara eksklusif diperuntukkan bagi penataan pegawai non-ASN. Ini merupakan bagian dari skema pengadaan ASN yang telah dijadwalkan secara komprehensif pada tahun anggaran 2024.
Inisiatif ini menjadi solusi strategis untuk mengisi kekosongan formasi dan memastikan keberlanjutan operasional. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan jalan keluar bagi tenaga honorer yang selama ini berkontribusi namun belum memiliki status kepegawaian yang jelas.
Prioritas Penataan Pegawai Non-ASN
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu diberikan prioritas utama bagi pelamar yang telah berpartisipasi dalam seluruh tahapan seleksi Calon ASN (CASN) tahun 2024. Prioritas ini mencakup baik seleksi PPPK maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), namun belum berhasil lulus atau mengisi formasi yang tersedia.
Selain itu, pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi telah mengikuti proses seleksi PPPK sebelumnya, juga memiliki kesempatan besar. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menuntaskan permasalahan penataan pegawai non-ASN secara menyeluruh dan berkeadilan.
Mekanisme Pengangkatan dan Regulasi Pendukung
Usulan untuk pengangkatan PPPK Paruh Waktu dapat diajukan secara resmi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari masing-masing instansi pemerintah. Keputusan akhir mengenai pengangkatan ini akan mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang mendesak serta ketersediaan alokasi anggaran yang dimiliki oleh instansi tersebut.
Pemerintah telah menggarisbawahi komitmennya untuk menuntaskan penataan pegawai non-ASN melalui sejumlah landasan hukum. Regulasi penting ini termasuk Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024, serta Nomor 15 dan 16 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Formasi Jabatan yang Tersedia
Jabatan yang dapat diusulkan untuk skema PPPK Paruh Waktu mencakup berbagai sektor penting yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. Ini termasuk posisi strategis seperti Guru, Tenaga kesehatan, dan berbagai sektor penting lainnya yang mendukung operasional pemerintahan.
Penentuan formasi ini akan disesuaikan dengan analisis kebutuhan riil setiap instansi serta prioritas pembangunan nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap posisi terisi oleh individu yang kompeten dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
