Aktivis dan penulis Kalis Mardiasih membagikan panduan bagi orang tua untuk membahas isu gerakan warga atau demonstrasi dengan anak-anak secara adil. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @kalis.mardiasih, pada Sabtu (30/8/2025), ia berinisiatif membantu para orang tua membuka ruang obrolan mengenai demokrasi kepada anak-anak di tengah situasi sosial politik yang dinamis.
Dalam unggahan yang telah disukai lebih dari 2.300 kali dalam waktu kurang dari satu jam itu, Kalis menampilkan gambar bertuliskan, “Mengajarkan anak-anak untuk adil melihat gerakan warga (demonstrasi)”. Ia juga menambahkan keterangan, “Bismillah. Semoga bantuin Ibu Bapak buat ngobrol perihal demokrasi sama anak-anak ❤️,” yang menggarisbawahi tujuannya untuk menyediakan perspektif edukatif bagi keluarga.
Mengapa warga berdemonstrasi?
Karena WNI telah melaksanakan kewajiban, tapi tidak diberi hak.
Hak untuk apa?
Yang paling wajib, hak akan kebutuhan dasar. Sekarang nih beras, protein, buah, semua mahal. Warga dengan penghasilan 100ribu/hari sulit memenuhi kebutuhan dasar.
Hak keterjaminan lapangan kerja dengan upah layak dan nggak diancam PHK sewaktu-waktu. Pajak tinggi. Orang dagang sepi karena orang-orang ga pegang uang. Sementara, di berita, warga melihat pejabat berjoget, takut kena macet dalam mobil mewahnya, dan tolol-tololin masyarakat.
Mengapa warga tidak menyalurkan aspirasi dengan cara-cara lain, misalnya lewat diskusi?
Sudah. Elemen masyarakat sipil selalu aktif “diskusi” dalam setiap penyusunan legislasi atau produk Undang-Undang. Elemen masyarakat sipil dari beragam latar belakang selalu aktif mengajukan DIM (Daftar Inventaris Masalah), misalnya untuk UU Cipta Kerja, Revisi UU TNI, RKUHAP, RUU Polri.
Tapi, seringkali, “wakil rakyat” tidak mempedulikan masukan warga dan mengesahkan produk UU bermasalah diam-diam, hingga semakin memperlihatkan bahwa produk UU tersebut adalah titipan penguasa atau pengusaha.
Bahkan, untuk UU Cipta Kerja misalnya, warga telah berjuang sampai MK. MK memutuskan UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional. Eh, Presiden malah menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang menutup partisipasi masyarakat, sebab Perppu adalah hak prerogatif Presiden.
Gimana respons wakil rakyat ketika rakyatnya datang?
Rakyat selalu datang bawa tuntutan. Misalnya, dalam aksi buruh 28 Agustus 2025, tuntutan mulai dari stop sistem outsourcing, reformasi pajak perburuhan, sampai sahkan RUU Perampasan Aset/Berantas Korupsi. Ada juga tuntutan untuk batalkan tunjangan rumah anggota DPR.
Respons wakil rakyat adalah meminta maaf. “Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat.” Itu pun lewat video. Nggak ada tuh anggota DPR turlap atau bangun komunikasi ke dapil masing-masing yang dulu kasih suara ke mereka.
Hmmmm…
Iya. Dan, nggak semua WNI bisa berpartisipasi dalam proses penyusunan legislasi, kan. Warga negara seperti buruh, petani, tukang ojek, dan lainnya, merasa bahwa demonstrasi lebih efektif.
Demonstrasi adalah simbol situasi kehidupan warga sudah genting. Rakyat datang langsung ke rumah wakilnya untuk mengadu dan meminta pertanggungjawaban.
Mereka berharap ditemui langsung dan mendengar jawaban yang adil untuk rakyat. Selain itu, demonstrasi di area-area strategis juga bertujuan agar “terlihat”, untuk mengabarkan situasi tersebut ke sesama warga negara.
Mengapa harus merusak fasilitas umum seperti membakar halte?
Pengrusakan fasilitas umum sangat tidak diinginkan dalam gerakan warga/aksi massa. Banyak yang percaya bahwa kejadian-kejadian besar seperti “membakar halte” biasanya tidak dilakukan oleh warga. Kalian bisa menonton Youtube Narasi Newsroom berjudul 62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah.
Selain itu, kekerasan seringkali terjadi sebagai respons warga terhadap simbol-simbol kekerasan dan brutalitas yang terlebih dulu diberikan oleh petugas keamanan. Seperti memukul dengan pentungan, menembakkan gas air mata dan meriam air, menganiaya dan menangkap paksa pendemo. Tidak sedikit pendemo yang luka parah. Dalam tragedi Kanjuruhan, bahkan banyak korban cacat mata permanen.
Baca berita lainnya di: Berita demo hari hari
