Indonesia secara resmi telah menjadi anggota aliansi ekonomi negara berkembang BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) pada 6 Januari 2025. Keputusan strategis ini diambil pemerintah untuk memperluas pengaruh dalam panggung ekonomi global sekaligus melakukan diversifikasi mitra strategis di tengah tatanan dunia yang dinamis.
Langkah ini menandai babak baru dalam kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia. Namun, jalan ke depan diprediksi tidak akan mulus. Dilansir dari studi Sachs (2023), Indonesia harus mampu menavigasi peluang, mengelola risiko, serta menghadapi dinamika politik dan ekonomi yang kompleks di dalam lingkup BRICS untuk memaksimalkan keuntungan nasional.
Potensi Ekonomi dan Pasar Baru
Keanggotaan di BRICS membuka akses pasar bagi Indonesia ke lebih dari tiga miliar jiwa. Laporan dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2024 menyebutkan bahwa produk-produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan tekstil berpotensi meraih pangsa pasar yang jauh lebih luas. Selain itu, keberadaan New Development Bank (NDB) diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek infrastruktur strategis di tanah air.
Menurut laporan Sekretariat ASEAN (2023), peluang lainnya terletak pada kerja sama di sektor teknologi.
“Indonesia dapat memanfaatkan transfer teknologi untuk mengembangkan sektor teknologi digital dan energi terbarukan,” demikian kutipan dari laporan tersebut.
Dari pernyataan itu, dijelaskan bahwa kolaborasi dengan negara anggota BRICS lainnya, seperti India dan China, dapat mengakselerasi transformasi digital dan transisi energi di Indonesia.
Diversifikasi Mitra dan Penguatan Diplomasi
Bergabung dengan BRICS memberi Indonesia kesempatan emas untuk mengurangi ketergantungan pada mitra dagang tradisional. Keterlibatan ini memungkinkan pembangunan hubungan dagang yang lebih beragam, misalnya dengan India untuk memperkuat sektor tekstil dan teknologi informasi, atau dengan Rusia untuk modernisasi teknologi pertahanan. Diversifikasi ini diyakini mampu menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Di sisi lain, BRICS menjadi platform strategis bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan reformasi tata kelola ekonomi global. Kementerian Luar Negeri Indonesia (2024) menyatakan bahwa sebagai anggota, Indonesia dapat lebih kuat mendorong distribusi hak suara yang lebih adil di lembaga keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia, sehingga meningkatkan pengaruh diplomatik internasionalnya.
Ancaman Dominasi China dan Persaingan Internal
Di balik berbagai peluang, terdapat risiko signifikan yang perlu diwaspadai. Salah satu tantangan terbesar adalah dominasi ekonomi China yang sangat kuat di dalam blok ini. Sebuah studi oleh Yu, H. (2023) menunjukkan bahwa China menyumbang sekitar 70% dari total PDB BRICS. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan bagi Indonesia untuk mengikuti agenda geopolitik Beijing yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan nasional.
Tantangan lainnya adalah kompetisi internal. Beberapa negara anggota BRICS memiliki struktur ekonomi yang mirip dengan Indonesia.
“India, Brasil, dan Afrika Selatan adalah eksportir utama produk-produk batu bara, minyak, dan hasil pertanian,” tulis Rajan, R. (2024) dalam Global Development Review.
Hal ini berarti Indonesia tidak hanya akan bersaing dengan negara-negara tersebut di pasar global, tetapi juga di dalam lingkup internal BRICS itu sendiri.
Tantangan Geopolitik dan Keseimbangan Global
Keanggotaan Indonesia di BRICS juga berpotensi memengaruhi hubungannya dengan negara-negara Barat. Bank Dunia (2024) menyoroti bahwa Amerika Serikat dan sekutunya kerap memandang BRICS sebagai penantang tatanan global yang sudah mapan. Akibatnya, Indonesia berisiko terjebak dalam dinamika perang dagang atau konflik politik antara anggota BRICS dengan negara-negara Barat, sehingga menuntut kebijakan luar negeri yang sangat hati-hati.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu mengambil langkah strategis. Laporan Kementerian Perdagangan Indonesia (2023) merekomendasikan penguatan daya saing ekonomi domestik melalui investasi di bidang pendidikan, riset, dan teknologi. Selain itu, menjaga keseimbangan hubungan luar negeri dan memanfaatkan keanggotaan secara selektif pada bidang-bidang prioritas menjadi kunci untuk meminimalkan risiko geopolitik.
Secara keseluruhan, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan langkah berani yang membawa potensi keuntungan ekonomi dan diplomatik yang besar. Namun, keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan strategi yang terukur, memperkuat ekonomi domestik, dan menjalankan kebijakan luar negeri yang seimbang di tengah kompleksitas geopolitik global.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Hadiri Pertemuan Virtual BRICS
