Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), blockchain, dan keamanan siber sebagai pilar utama dalam strategi transformasi digital nasional. Hal ini mengemuka dalam “AI Development Seminar: Technical AI & Blockchain-Based AI Training” yang diselenggarakan pada Rabu (10/9).
Menurut Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho, adopsi teknologi ini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ia memproyeksikan bahwa pemanfaatan AI secara masif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Potensi Ekonomi AI Capai 10 Persen PDB 2030
Agus Eko Nugroho memproyeksikan teknologi AI berpotensi menyumbang hingga 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030. Kontribusi ini diharapkan datang dari berbagai sektor strategis, mulai dari keuangan, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian presisi yang lebih efisien.
“Percepatan adopsi teknologi tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas sektor, mulai dari kalangan akademisi hingga pelaku usaha. Hal tersebut agar riset dan implementasi berjalan seiring kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.
Perkembangan AI dari Tugas Spesifik Menuju Kecerdasan Umum
Dalam kesempatan yang sama, Lukas selaku Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society menguraikan evolusi AI dari Artificial Narrow Intelligence (ANI) yang terbatas pada satu tugas, menuju Artificial General Intelligence (AGI) yang memiliki kemampuan penalaran lebih luas.
“ANI adalah bentuk AI yang hanya menguasai satu domain terbatas, misalnya pengenalan wajah atau sistem rekomendasi. ANI sangat mahir dalam tugas spesifik, namun gagal jika dihadapkan pada konteks di luar rancangan awalnya,” urainya.
Ia menjelaskan bahwa AGI yang kini mulai berkembang menawarkan kemampuan yang lebih fleksibel dan mampu melakukan penalaran lintas topik. Namun, ia mengingatkan peran manusia sebagai pengambil keputusan akhir.
“Ia bisa melakukan penalaran lintas topik dan menjawab beragam pertanyaan yang sebelumnya tidak terprogram secara khusus. Namun, AI hanyalah asisten cerdas, manusia tetap harus menjadi pengambil keputusan akhir agar akuntabilitas tetap terjaga,” jelas Lukas.
Blockchain Menjadi Solusi Sentralisasi Kontrol AI
Sementara itu, Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim, menyoroti masalah sentralisasi dalam pengembangan AI yang saat ini didominasi oleh korporasi besar dan negara tertentu. Ia memperkenalkan konsep AGI terdesentralisasi yang dibangun di atas teknologi blockchain sebagai solusinya.
“Dengan blockchain, kontrol dapat berpindah ke tangan masyarakat,” tuturnya.
Zamroni memperkenalkan platform Aigat, sebuah AGI berbasis blockchain yang dirancang untuk belajar secara mandiri. Platform ini menggunakan mekanisme useful proof of work, di mana energi komputasi untuk menambang aset kripto juga dimanfaatkan untuk melatih AI.
“Energi komputasi yang biasanya hanya dipakai untuk memecahkan algoritma dan menghasilkan koin dalam blockchain konvensional, dimanfaatkan juga untuk melatih AI. Dengan begitu, proses mining tidak hanya menghasilkan mata uang kripto, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kecerdasan buatan,” rincinya.
Ancaman Siber Meningkat AI Jadi Pedang Bermata Dua
Di sisi lain, ancaman keamanan siber di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Dosen Magister Teknologi Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nashrul Hakiem, memaparkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat hampir 120 juta serangan siber hanya pada Desember 2024.
“Evolusi keamanan siber kini telah memasuki tahap kelima. Dari sekadar antivirus dan firewall, berkembang menjadi keamanan berbasis AI. Ini mampu beradaptasi secara otomatis dan bahkan menyembuhkan dirinya sendiri,” bebernya.
Nashrul menegaskan bahwa AI ibarat pedang bermata dua, dapat berfungsi sebagai pelindung sekaligus alat untuk menyerang, misalnya melalui teknologi deepfake. Oleh karena itu, ia mendorong penerapan prinsip zero trust dan penguatan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
“Kesadaran publik harus terus ditingkatkan, tidak hanya di kalangan pengguna teknologi, tetapi juga hingga manajemen puncak dan masyarakat luas. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan harus ditegakkan secara konsisten, agar memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat,” tutupnya.
Secara keseluruhan, seminar ini menggarisbawahi urgensi Indonesia untuk tidak hanya mengadopsi AI dan blockchain, tetapi juga membangun ekosistem yang kuat melalui kolaborasi lintas sektor. Mulai dari potensi ekonomi, perkembangan teknis, hingga mitigasi risiko siber, semua aspek dibahas sebagai satu kesatuan strategi untuk mewujudkan transformasi digital yang berdaulat dan aman.
