Daftar Kategori Desil DTSEN BPS yang Berpotensi Mendapatkan Bansos

Kategori Desil yang Berhak dapat Bansos

JURNALZONE.ID – Pemerintah terus menyempurnakan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih tepat sasaran dengan menggunakan sistem pemeringkatan kesejahteraan atau yang dikenal sebagai desil.

Meski demikian, masuk dalam kategori desil rendah atau miskin ternyata tidak serta-merta menjamin seseorang otomatis lolos verifikasi sebagai penerima bantuan karena adanya sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi.

Klasifikasi Penerima Berdasarkan Desil

Sistem Peringkat Kesejahteraan Keluarga membagi masyarakat ke dalam beberapa kelompok desil yang menjadi rujukan utama program perlindungan sosial.

BACA DULU: Cara Cek Desil Untuk Penerima Bansos Online

Kelompok Desil 1 hingga 4 dikategorikan sebagai keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah yang kerap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

1. Kelompok Desil 1-4

Pemerintah menjadikan kelompok Desil 1-4 ini sebagai prioritas utama sasaran berbagai program nasional. Jenis bantuan yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

2. Kelompok Desil 5

Sementara itu, posisi Desil 5 ditempati oleh kelompok masyarakat yang kondisi ekonominya dinilai pas-pasan namun belum stabil. Kelompok ini tidak menjadi prioritas bansos reguler, meski masih berpeluang mendapatkan PBI Jaminan Kesehatan.

3. Kelompok Desil 6-10 (Sudah Tidak Layak Menerima Bansos)

Adapun Desil 6 hingga 10 merupakan kelompok menengah ke atas yang dianggap mampu secara mandiri, sehingga tidak berhak menerima bansos.

Penyebab Desil Rendah Gagal Terima Bansos

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa warga yang berada di Desil 1-4 terkadang tidak mendapatkan bantuan. Salah satu kendala utamanya adalah masalah administrasi kependudukan, di mana calon penerima tidak tinggal di alamat sesuai KTP saat pendamping sosial melakukan verifikasi lapangan.

Selain masalah domisili, ketidaksesuaian profil ekonomi juga menjadi faktor penentu. Seringkali ditemukan data warga yang masih tercatat di desil rendah, padahal kondisi ekonominya sudah meningkat atau memiliki pekerjaan tetap. Hal ini membuat mereka dianggap tidak lagi memenuhi syarat atau gugur saat validasi.

Faktor lain yang cukup krusial belakangan ini adalah temuan terkait transaksi keuangan mencurigakan. Berdasarkan penelusuran pihak berwenang, terdapat warga yang dinonaktifkan dari daftar penerima bansos karena terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online atau memiliki riwayat pinjaman online yang bermasalah.

Solusi Perbaikan Data

Masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan namun tidak terdaftar atau datanya tidak sesuai, disarankan untuk segera melakukan klarifikasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa dokumen identitas lengkap seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP.

Operator desa nantinya akan membantu proses pembaruan data melalui sistem SIKS-NG. Data usulan tersebut akan melalui proses validasi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat, yang prosesnya bisa memakan waktu beberapa minggu hingga bulan.

Ikuti kami di Google News: Follow Kami

Bagikan Berita Ini