JURNALZONE.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan data sosial ekonomi secara mandiri melalui platform digital. Layanan ini memungkinkan publik untuk mengetahui status data mereka dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Fasilitas ini penting untuk transparansi data kesejahteraan masyarakat.
Langkah Mudah Pengecekan Data
Berdasarkan tampilan antarmuka laman resmi yang disediakan, proses pengecekan dirancang dengan sangat sederhana agar mudah diakses oleh berbagai kalangan. Masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran akun yang rumit, melainkan cukup menyiapkan kartu identitas.
Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melakukan pengecekan.
- Akses Laman Resmi: Buka peramban (browser) di ponsel atau komputer Anda, lalu kunjungi tautan dtsen.web.bps.go.id.
- Masukkan NIK: Pada kolom yang tersedia bertuliskan “Masukkan NIK”, ketik 16 digit Nomor Induk Kependudukan Anda sesuai KTP atau KK.
- Verifikasi Keamanan: Ketik kode Captcha (kombinasi angka dan huruf) yang muncul di layar ke dalam kolom “Masukkan Captcha” untuk memverifikasi bahwa Anda bukan robot.
- Klik Cari: Tekan tombol berwarna oranye bertuliskan “Cari” untuk memproses data.
Daftar Lengkap 10 Kategori Desil Ekonomi dan Ciri-Cirinya
Dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan menjadi sepuluh tahapan atau yang dikenal dengan istilah “Desil”. Pengelompokan ini didasarkan pada rata-rata pengeluaran per kapita (per orang) dalam satu bulan serta karakteristik sosial ekonomi rumah tangga tersebut.
Berdasarkan data klasifikasi tingkat kesejahteraan, berikut adalah daftar lengkap kategori Desil 1 hingga Desil 10 beserta ciri-cirinya:
Desil 1 (Sangat Miskin)
Pengeluaran: Kurang dari Rp 500.000 per bulan.
Ciri-ciri: Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tinggal di daerah terpencil atau rumah tidak layak huni, serta rentan mengalami gizi buruk.
Desil 2 (Miskin)
Pengeluaran: Rp 600.000 – Rp 700.000 per bulan.
Ciri-ciri: Masih kesulitan memenuhi kebutuhan makanan bergizi, umumnya bekerja di sektor informal kasar, dan akses terhadap pendidikan atau kesehatan masih rendah.
Desil 3 (Hampir Miskin)
Pengeluaran: Rp 800.000 – Rp 900.000 per bulan.
Ciri-ciri: Sudah mulai bisa mengonsumsi makanan dasar secara rutin, memiliki rumah sederhana, namun berisiko rentan jatuh miskin kembali jika ada guncangan ekonomi.
Desil 4 (Menengah Bawah)
Pengeluaran: Rp 1.000.000 – Rp 1.200.000 per bulan.
Ciri-ciri: Konsumsi rumah tangga lebih beragam, mulai memiliki kendaraan roda dua, dan anak-anak sudah mengenyam pendidikan dasar atau sederajat.
Desil 5 (Menengah Bawah – Stabil)
Pengeluaran: Rp 1.300.000 – Rp 1.500.000 per bulan.
Ciri-ciri: Memiliki akses listrik dan air yang baik, sekolah lebih terjamin, serta sudah memiliki kemampuan untuk menabung meski dalam jumlah sedikit.
Desil 6 (Menengah)
Pengeluaran: Rp 1.600.000 – Rp 1.800.000 per bulan.
Ciri-ciri: Pengeluaran untuk non-makanan (seperti transportasi dan pulsa) mulai naik, dan sudah mulai terdaftar sebagai peserta BPJS mandiri.
Desil 7 (Menengah Atas)
Pengeluaran: Rp 2.000.000 – Rp 2.300.000 per bulan.
Ciri-ciri: Memiliki kendaraan pribadi dan gawai (gadget), memiliki akses internet, serta menempatkan pendidikan anak sebagai prioritas utama.
Desil 8 (Mapan)
Pengeluaran: Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000 per bulan.
Ciri-ciri: Mampu melakukan rekreasi, memiliki akses kredit rumah atau kendaraan, serta mulai memiliki investasi kecil seperti emas atau deposito.
Desil 9 (Kaya)
Pengeluaran: Rp 3.500.000 – Rp 4.500.000 per bulan.
Ciri-ciri: Tinggal di rumah permanen di wilayah perkotaan, berprofesi sebagai wirausaha atau profesional, serta memiliki akses terhadap layanan premium.
Desil 10 (Sangat Kaya / Elit)
Pengeluaran: Lebih dari Rp 5.000.000 per bulan.
Ciri-ciri: Melakukan konsumsi mewah (termasuk ke luar negeri atau properti), memiliki aset besar, berinvestasi dalam jumlah besar, dan memegang kekuasaan ekonomi.
Terkait pengelompokan ini, data tersebut menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran sesuai dengan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat.
