Jurnalzone.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Nasional (SIMP@N) dalam sebuah acara daring pada Kamis (31/7/2025). Platform ini dikembangkan untuk memperkuat kolaborasi dan transformasi pengetahuan digital dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional.
Sekretaris Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Rr. Widhya Yusi Samirahayu, menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan menjadikan pengetahuan sebagai landasan utama dalam operasional pemerintahan. “Transformasi digital pemerintahan bukan hanya soal membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi bagaimana menjadikan informasi dan pengetahuan sebagai bahan bakar utama dalam pengambilan keputusan, inovasi layanan, dan penyusunan kebijakan publik,” ujarnya.
Ekosistem Digital untuk Kolaborasi Lintas Instansi
SIMP@N, yang dikembangkan oleh Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN, dirancang lebih dari sekadar repositori dokumen. Platform ini berfungsi sebagai ekosistem pengetahuan digital yang memungkinkan replikasi inovasi, pembelajaran lintas instansi, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti.
Kehadiran platform ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, yang mendorong integrasi proses penciptaan dan pemanfaatan pengetahuan antarlembaga pemerintah. Peluncurannya dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga akademisi.
Menjawab Kebutuhan Integrasi Proses Bisnis
Direktur Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah BRIN, Hendro Subagyo, menegaskan bahwa platform digital modern harus mampu beradaptasi dengan alur kerja yang kompleks. Ia mencontohkan layanan BRIN yang melibatkan banyak sektor seperti imigrasi dan TNI/Polri. “Karena itu, platform digital harus mengikuti proses bisnis lintas instansi yang kompleks dan terintegrasi, bukan sebaliknya,” tegas Hendro.
Ia menambahkan, SIMP@N juga berperan penting dalam mendokumentasikan pengetahuan institusional yang telah ada sejak era e-Government. Menurutnya, tanpa dokumentasi yang baik, kolaborasi akan sulit berjalan efektif. “Pemerintahan digital masa depan adalah pemerintahan berbasis pengetahuan. Tanpa dokumentasi dan pelestarian pengetahuan, kolaborasi tidak akan berjalan efektif,” tambahnya.
BRIN pun mengajak seluruh instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas digital untuk aktif berkontribusi dalam memperkaya konten platform SIMP@N demi mewujudkan layanan publik yang lebih baik.
