Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya perubahan arah kebijakan agar setiap hasil riset dan inovasi di tanah air tidak berhenti sebagai produk pameran, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Arah kebijakan serta tata kelola sains, teknologi, dan inovasi (STI) disebut harus selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju berbasis pengetahuan.
Penegasan ini menjadi sorotan utama dalam forum The Indonesian Science Technology Innovation Policy Lecture Series V yang digelar oleh Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) BRIN di Jakarta, Rabu (20/8) lalu. Forum tersebut secara khusus membahas pentingnya kelembagaan dan tata kelola yang efektif untuk mendorong ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berdampak signifikan bagi pembangunan nasional.
Restrukturisasi Ekosistem Riset Nasional
Dalam forum tersebut, peneliti PRKP BRIN, Husein Avicenna Akil, menyoroti langkah strategis pemerintah melalui restrukturisasi besar-besaran lembaga riset, termasuk pembentukan BRIN. Menurutnya, langkah ini krusial untuk memperkuat ekosistem STI nasional yang berperan meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan di sektor pangan, energi, serta kesehatan.
Husein menegaskan, reformasi kelembagaan riset harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Ia juga menekankan perlunya keterlibatan aktif sektor swasta dan industri untuk mempercepat adopsi teknologi.
“BRIN diposisikan bukan hanya sebagai penyusun kebijakan, tetapi juga motor penggerak implementasi melalui riset yang terfokus dan terintegrasi,” ujar Husein.
Lebih lanjut, ia menyoroti syarat mutlak bagi pengembangan inovasi yang inklusif, yaitu digitalisasi yang merata. “Percepatan digitalisasi ekonomi hanya akan berhasil jika pemerintah menyediakan akses internet gratis dan merata di seluruh wilayah. Tanpa akses universal, ekosistem inovasi tidak akan berkembang inklusif,” tambahnya.
Belajar dari Kegagalan dan Keberhasilan Malaysia
Forum ini turut menghadirkan pandangan internasional dari Nor Ashikin, seorang akademisi dari University of Technology Malaysia (UTM), yang membagikan pembelajaran dari implementasi kebijakan STI di Malaysia. Tiga proyek strategis menjadi studi kasus utama, memberikan cerminan penting bagi Indonesia.
Proyek National Underground Utility Mapping (NUUM) menjadi contoh bagaimana teknologi canggih bisa gagal tanpa regulasi yang kuat. “Ini isu nasional, tapi solusinya masih bersifat lokal dan sukarela. Kita butuh kebijakan yang punya kekuatan hukum, bukan sekadar imbauan,” tegas Nor.
Sebaliknya, sistem kategorisasi riset Malaysian R and D Categorization System (MRDCS) versi 7 menjadi contoh sukses dari pentingnya kolaborasi. Sistem yang awalnya rumit berhasil direvisi dan menjadi standar nasional yang efektif setelah melibatkan lebih dari 400 pakar lintas bidang. Sementara itu, proyek Smart Cadaster (pemetaan digital 3D) mengajarkan bahwa inovasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna agar dapat diadopsi secara luas.
Refleksi untuk Kebijakan Inovasi Indonesia
Pengalaman dari Malaysia menegaskan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata. Kepala PRKP BRIN, Yanuar Farida Wimayanti, menyimpulkan bahwa desain kebijakan yang kolaboratif, regulasi yang jelas, dan tata kelola yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat menjadi faktor penentu.
Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, Indonesia diyakini memiliki peluang besar untuk memastikan setiap inovasi yang lahir dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang berdaya saing.
Ikuti perkembangan riset dan inovasi serta kebijakan publik lainnya secara mendalam hanya di Jurnalzone.id.
