Jurnalzone.id – Bank Indonesia (BI) membantah kabar bahwa sistem pencatat transaksi terintegrasi, Payment ID, akan diluncurkan bulan ini. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan uji coba. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta Pusat pada Selasa (12/8/2025), sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar sebelumnya mengenai peluncuran pada 17 Agustus 2025.
Status dan Tahap Uji Coba
Dicky menjelaskan bahwa proyek Payment ID saat ini masih berada dalam fase sandbox atau ruang uji coba terbatas. Hal ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dari Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, yang menyebutkan sistem tersebut akan rilis pada 17 Agustus 2025.
“Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting, gitu ya. Itu yang masih kita kerjakan di BI,” kata Dicky.
Menurutnya, uji coba perdana akan dilaksanakan pada September 2025 di Banyuwangi. Uji coba ini akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membantu proses identifikasi dalam program penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai.
“Hal terkait uji cobanya adalah bansos nontunai, itu masih diuji coba. Bansos nontunai akan ada program barunya oleh pemerintah di bulan September ada rencana di-launching di Banyuwangi. Itu yang kita bantu melakukan uji coba,” tambahnya.
Tujuan dan Jaminan Kerahasiaan Data
Menanggapi kekhawatiran publik, Dicky menegaskan bahwa Payment ID tidak dirancang untuk memata-matai transaksi individu. Tujuan utamanya adalah untuk memetakan sumber pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor industri dan sebaran wilayah, bukan untuk melihat data perorangan.
“Kami ingin tahu pertumbuhan industri sepatu, ingin tahu pertumbuhan hotel, restoran, dan kafe, tetapi tidak akan lihat data transaksi individu,” tegas Dicky.
BI juga menjamin kerahasiaan data transaksi masyarakat akan tetap terjaga. Dicky menekankan bahwa akses dan penggunaan data individu dalam sistem keuangan harus selalu didasari persetujuan (konsen) dari pemilik data.
“Setiap data individu kalau di sistem keuangan harus dengan konsen, harus dengan persetujuan dari pemilik datanya, tidak bisa sembarangan. Itu backbone-nya bisnis kepercayaan yang namanya perbankan,” ujarnya. Dari pernyataan itu, dijelaskan bahwa prinsip kerahasiaan data menjadi landasan utama dalam industri perbankan dan sistem pembayaran.
Proyeksi Implementasi Penuh
Berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, implementasi penuh Payment ID ditargetkan pada tahun 2029. Namun, Dicky menyatakan bahwa linimasa tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah tergantung pada perkembangan situasi domestik dan global.