JURNALZONE.ID – Jaringan Gusdurian menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam atas jatuhnya korban kekerasan selama aksi demonstrasi beberapa hari terakhir. Mereka menyoroti tindakan brutal aparat keamanan dan sikap arogan sejumlah pejabat yang dinilai justru memperkeruh situasi sosial dan politik di tengah masyarakat yang sedang terhimpit tekanan ekonomi.
Dilansir dari erakini.id, Sikap resmi ini disampaikan sebagai respons atas eskalasi ketegangan yang dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut dibacakan dalam acara Penutupan Temu Nasional Jaringan Gusdurian yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Minggu (31/8/2025).
Kebijakan Tak Populer dan Arogansi Pejabat Jadi Pemicu
Jaringan Gusdurian menilai bahwa rentetan aksi protes yang terjadi merupakan akumulasi kekecewaan publik. Kekecewaan ini dipicu oleh kebijakan seperti kenaikan pajak dan pemberian tunjangan bagi anggota DPR.
Selain itu, praktik rangkap jabatan yang seolah memamerkan kemewahan pejabat menjadi sorotan tajam di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), peningkatan angka pengangguran, serta lonjakan harga kebutuhan pokok.
Situasi ini diperparah dengan komentar sejumlah pejabat yang dinilai arogan dan penanganan demonstrasi oleh aparat kepolisian yang cenderung represif. Imam, salah satu dari 12 penggerak Gusdurian, menyatakan bahwa kombinasi faktor tersebut berpotensi mengancam supremasi sipil.
“Hal ini diperburuk dengan komentar arogan para pejabat dan kebrutalan polisi dalam menangani aksi protes. Situasi ini bisa menjadi pemicu melemahnya supremasi sipil,” ujar Imam saat membacakan pernyataan sikap.
Dari pernyataan itu, ditegaskan bahwa arogansi dan kekerasan aparat bukan hanya mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga dapat mengikis fondasi demokrasi yang menempatkan warga sipil sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
7 Tuntutan Jaringan Gusdurian untuk Pemerintah dan DPR
Menyikapi kondisi tersebut, Jaringan Gusdurian secara resmi mengeluarkan tujuh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga negara terkait. Tuntutan ini dibacakan sebagai sikap tegas untuk mendorong perbaikan tata kelola negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Berikut adalah tujuh poin tuntutan tersebut:
- Mendesak Presiden untuk segera menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi.
- Menuntut reformasi Polri secara menyeluruh dan mendesak pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak kekerasan yang terus berulang.
- Meminta pencabutan berbagai fasilitas dan tunjangan pejabat pemerintah serta anggota DPR yang dinilai memicu kemarahan publik.
- Mendesak DPR untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat luas.
- Menuntut pemerintah untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas praktik korupsi yang semakin vulgar.
- Mendorong lembaga-lembaga negara independen agar menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan hak konstitusional warga secara optimal.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi guna memastikan prinsip-prinsip demokrasi substantif tetap berjalan.
Berikut surat pernyataan sikap tersebut.
